Sosialisasi Stop KDRT/JITU

Dompu, Manggusu.blgspot.com- Komunitas Mahasiwa Nggusu Waru ( KMNU ) , Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan ( KOMNAS Perempuan ) dan Yayasan Padi Kapas (YPK) Dompu disibukan dengan aksi Pembagian stiker dan brosur kampanye “ Bhineka Itu Indonesia “ selain itu tiga elemen tersebut mensosialisasikan tentang “ Pemilih JITU ( Jeli, Inisiatif, Toleran, Ukur ) “ . Dalam hal ini dengan mempertegas Pilar Kebangsaan diantaranya Bhineka dan sekalian mensosialisasikan pemilih JITu, sedikit akan memberikan sugesti kepada masyrakat agar saling menghargai dalam setiap perbedaan, ungkap salah salah seseorang Kordinator kegitan ‘Sandy,
( 16/12/13). Dengan momentum 2014 nanti kita sebagai warga Negara yang baik, mampu menjaga kebersamaan dan perbedaan, karena munculnya konflik yang terjadi akibat kita lupa dengan pilar kebangsaan tersebut, tukasnya. Sekilas juga Masyarakat Dompu merasa bangga dan antusias melihat  pertunjukan Drum Band sepanjang jalan kota , pada Momentum ini Kabupaten Dompu  dipercayakan jadi tuan rumah Hut NTB ke 55.Bapak dan IBu-ibu dari dinas Pemerintah  yang ikut terlibat dalam meramaikan Harla tersebut, menerima pembagai stiker dan brosur yang di bagikan oleh Mahasiswa.
KMNU Dompu sebagai tim mobilisasi masa sangat bangga dengan kehadiran komnas Perempuan mengajak bekerja sama dalam mensosialisasikan Bhineka Itu Indonesia, selain itu Ucap Kordinator Mahasiswa berinisial “Ed,” kami sebagai Agent Of Change dan Agent Of Control wajib hukumnya menjalanka nilai tridarma perguruan tinggi dan menjalakan Tupoksi kami. Dalam hal ini kami segenap eleme Mahasiswa Dompu “ ucapan terimakasi pada Komnas Perempuan yang sudah mempercayakan kami dalam agenda ini. ( Edy)

Pemerintah dompu mengesahkan pembuatan Pura terbesar Di Dompu.

‪Sabtu, 13 Sep 2014

Meski Ditolak warga, Pura Terbesar di Asia Diresmikan di Desa Pancasila, Dompu NTB

NTB (voa-islam.com) - Kembali umat Islam merasa dikhianati oleh Pemerintah di negeri ini. Kemarin tanggal 9 september 2014, bertempat di Desa Pancasila, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu NTB, Pangdam Udayana beserta puluhan personil TNI dan Polri serta ratusan umat Hindu dari Bali dan NTB pada umumnya meresmikan sekaligus melakukan sembahyang di salah satu Pura yang di klaim sebagai Pura terbesar di Asia.

Keberadaan pura yang luasnya mencapai lebih kurang 10 hektar tersebut, selama ini dianggap oleh masyarakat, khususnya umat Islam di desa Pancasila, sebagai pura yang ilegal karena berdiri lahan yang didominasi mayoritas umat islam dan sangat meresahkan warga.

Ini dikarenakan posisi Pura yang berdekatan dengan mata air warga serta keberadaan Pura yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu pasal 13,14 dan 15.

Sikap pemerintahan yang memberikan ijin pembangunan pura didekat lokasi mayoritas umat Islam, telah mencederai perasaan umat islam, ditambah lagi dengan klaim umat hindu yang mengaku sebagai pure terbesar di Asia merupakan penghinaan terhadap umat Islam, sebagai umat mayoritas di daerah Dompu dan selayaknya pura terbesar tersebut haruslah didirikan di daerah mayoritas jindu di Pulau Bali.

Salah satu masyarakat yang kami temui menuturkan, "kami masyarakat desa Pancasila dan enam dusun lainnya disini tidak setuju dengan keberadaan Pure tersebut,karena bukan daerah mayoritas umat hindu serta keberadaan sumber mata air kami yang berdekatan langsung dengan bangunan Pure" ungkap bapak Abdullah.

"Mereka mengerahkan aparat yang banyak beserta Pangdam Udayana serta jajaran tinggi lainnya, seakan ingin mengintimidasi kami yang tidak setuju dengan keberadaan pura ini" lanjut beliau.

Forum Umat Islam (FUI) Dompu, juga menolak keberadaan pura tersebut karena bertentangan dengan SKB 3 menteri serta keberadaan sumber mata air warga yang langsung berada dekat Pure.

Karena apa yang terjadi di daerah mayoritas Islam sangat berbeda dengan tempat minoritas islam seperti di Bali dan daerah lainnya. Baru-baru ini media televisi gencar memberitakan pelarangan jilbab disekolah-sekolah didaerah Bali, sikap umat hindu bali seperti ini justru akan menimbulkan penentangan dari umat Islam di daerah-daerah mayoritas seperti di NTB ini.

Ketika tim media mendatangi Ketua MUI Dompu beserta jajaran Muspida yaitu Wakil Bupati Dompu NTB untuk menanyakan perihal pura tersebut, semuanya merespon dengan baik dan akan meninjau kembali ijin keberadaan Pure tersebut. [fayis/adivammar/voa-islam.com. Bima Institute

Pengamat: Voluntarisme Warga Dukung Jokowi-JK Warnai Pilpres 2014

Jakarta - Puluhan ribu sukarelawan berkumpul di wilayah Bundaran Hotel Indonesia untuk menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon presiden/calon wakil presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Kesukarelawanan (voluntarisme) tersebut dianggap menjadi sebuah harapan baru demokrasi Indonesia ke depan di tengah pesimisme terhadap partai politik dan politik transaksional. Jokowi sempat menghadiri acara Flash Mob Dance yang diselenggarakan sejumlah pendukungnya itu, yang berbarengan dengan Car Free Day di Jakarta.

Sementara di sisi lain, dimulai siang ini, tim pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta akan melakukan kampanye akbar di DKI Jakarta bertempat di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Rencananya, acara itu akan sekaligus menghadirkan konser artis seperti Ahmad Dhani, Soneta Band, dan Band Radja.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ari Dwipayana, ada perbedaan antara gerakan massa yang dimobilisasi dan yang didasarkan atas kesukarelawanan.

"Saya lihat yang flash mob itu sebagai suatu bentuk kesukarelaan yang didasarkan ada insiatif sendiri. Kita lihat mereka datang dari berbagai wilayah dalam bentuk keswadayaan, datang untuk mendukung Jokowi-JK secara sukarela. Berbeda misalnya kalau itu dimobilisasi di suatu tempat dengan mengerahkan simpul massa dari suatu wilayah," jelas Ari, Minggu (22/6).

Menurut Ari, voluntarisme rakyat itu biasanya muncul benar-benar murni karena figur. Mereka hadir bukan karena ingin menonton ikon lain yang ditampilkan semacam artis maupun penyanyi Ahmad Dhani dan Rhoma Irama.

Hal demikian, menurutnya, menggambarkan kekuatan rakyat (people power) yang pernah terjadi di 1999, ketika Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi Figur Perlawanan atas Rezim Orde Baru. Massa mendukungnya secara sukarela.

"Yang dimobilisasi itu dikerahkan. Bisa dengan berbayar melalui broker pendatang massa. Yang voluntarisme tak berbasis itu, dia datang sendiri dengan inisitif sendiri," jelasnya.

Dia melanjutkan, biasanya yang sukarela itu berisi anak-anak muda dan profesi-profesi yang datang dengan ide kreatif masing-masing. Mereka lalu menampilkan gayanya sendiri untuk mendukung.

"Yang dimobilisasi itu umumnya seragam dan ditentukan harus menggunakan apa. Mereka datang untuk menonton artis. Jadi voluntarisme datang dengan kreativitas dan keragaman, sementara yang satunya dengan keseragaman," lanjut Ari.

Bagi politik Indonesia, kata Ari, fenomena itu menjadi penting karena politik dan demokrasi memang harus dibangun berdasarkan prinsip kesukarelaan. Baginya, keberadaan kegiataan seperti flash mob di Bundaran HI adalah kebangkitan demokrasi Indonesia.

Sebab selama ini, demokrasi di Indonesia kembali dikritik karena ditandai oligarki elite yang cenderung melakukan mobilisasi, persis seperti karakter Rezim Orde Baru yang juga suka memobilisasi.

Kedua, prinsip demokrasi Indonesia selama ini dipenuhi politik transaksional, yakni orang terlibat politik karena ingin mendapat imbalan. Fenomena flash mob berbeda karena dia tak didasarkan mobilisasi elite tapi kesukarelaan.

Kata Ari, peserta flash mob itu belum tentu memilih parpol yang sama di Pileg. Namun di pilpres mereka bisa bergerak sendiri karena sudah tak mengandalkan politik berbasis mesin parpol.

"Kesukarelaan ini adalah titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Rakyat membela sesuatu bukan karena dibayar, namun punya kesadaran dan keinginan memperjuangkan sesuatu," ungkapnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/NAD

SIMAK PEDULI DAMAI

Dompu, 2 juni 2014.Simak( KoalisiMasyarakat Anti kekerasan) menggelar Aksi damai di depan Taman kota Dompu, inisiasi ini muncul dari beberapa aktivis LSM yang peduli akan kenyaman Daerah tempat tinggalnya, Demonstrasi ini sebagai bentuk solidaratis dan keprihatinan terhadap konflik yang melanda bumi nggahi Rawi pahu.

Dalam Aksi Damai ini melibatkan beberapa elemen Masyarakat di antaranya LenSA NTB, LP2DPM,PATTIRO,YPK,KMNU dan sisiwa. Penyampai Orasi singkat yang

disampaikanolehKordinatoraksi “Mutakkun.BahwaKonflik di

Bumi Nggahi Rawi Pahu ini semakin parah dan tidak terkendalikan karena pemerintah tidak serius menangani kasus tersebut terutama Pihak Polres sebagai penegak Hukum.

Kendati Kemudian meggetarkan Aktivis LSM ternama bergerak dan menghimbau pada Masyarakat agar ikut terlbat dalam menyuarakan perdamaian di Dompu, dan aksi di gelar di taman Kota agar pengguna jalan dapat memetik Isyu perdamain.

Selain itu sejumlah pendemo juga menegaskan agar supermasi Hukum harus di tegakan karena mengingat kasus-kasus selama ini tidak ditangani dengan serius oleh Polisi Resort Dompu dan Masa juga menuntut pihak aparat dapat mengindahkan pernyataan sikap yang di buat dalam bentuk Draf antara lain :

(Draft)

PernyataanSikap

KoalisiMasyarakat Anti Kekerasan (SIMAK)

“TidakKompromiterhadapKekerasan

HukumPelaku, LindungiHakKorbandanMasyarakat”

Akhir-akhirini, kekerasansemakinseringterjadinegarakita, termasuk di KabupatenDompu. Di antaranyayaitu : 

Pengrusakan Kantor PDAM, Dinas BKD, Kantor DinasKehutanan, RuangKerjaSetdaDompu

Pengrusakan asset masyarakatDompuberupaekosistimkawasanhutandanpesisirmelalui illegal logging, illegal minningdan illegal fishing

PengrusakandanPembakarankantordesabanggosaatpembagian BLSM, kantordan asset milik PDAM serta asset milik PT. SMS

KasusPerkelahian/peperanganantarwarga yang menimbulkankorbanjiwa

KasusPemblokiranjalan di Desa O’O dan di pertigaan PDAM kel.Simpasai (terkait PDAM), pemblokiranjalan di doropetipekat (terkaitpemilu), pemblokiranjalan di KandaiDuadankelurahankarijawa.

Kasuspenusukanygseringterjadibersamaandngkegiatanhiburanmalam (organ tunggal) di berbagaitempat di kabupatenDompu

Kasuspercobaanpembunuhan yang terjadipadakusmanwargapekat

Kasusperkosaa, Kasuspembunuhan, Kekerasan di dalamduniapendidikan (walimuridmenyerang Guru).Klotidaksalah di SMAN 2 Woja,Perkosaan di angkutanumum yang terjadi di Madaprama.

Penangkapan, perlakuantidakmanusiawisertaPemukulanterhadapanak ……. (sebutkanjika teman2 mengetahui).

Dll, sebutkansepengetahui teman2 ygdidukungdng data danfakta.

Meresponsituasitersebut, KoalisiMasyarakat Anti Kekerasan (SIMAK), menyampaikanpandangan:

Kekerasan-kekerasantersebutterjaditidakterlepasdaripersoalanrelasikekuasaan yang timpang, di manakelompok yang beradadalamposisikekuasaanmerasamemiliki ‘hak’ untukmelakukantindakandanpernyataankekerasan. 

Agama, budaya, jabatanpolitikdanpublik, status social-ekonomi, daninstitusi lain samasekalitidakdapatdijadikansebagaipembenarataualatjustifikasibagitindakandanpernyataankekerasan. 

Kekerasanterjadisamasekalibukankarenakesalahankorbandankelompokrentankekerasan, tapimerupakankesalahanmutlakpelakudanpelaku yang harusmempertanggungjawabkantindakannya. 

Kekerasanapapunbentuknya, siapapunpelakunya, merupakanpersoalanserius, dannegarawajibmenjamin, menghormati, melindungihakwarganegaradalamhalinimasyarakatDompuuntukbebasdarikekerasan.

Olehsebabitu, SIMAK menyatakan : 

Menyampaikankeprihatinanan yang mendalamterhadapkecendrunganmasyarakatdannegara yang semakinkompromidanpermisifterhadapkekerasan. 

Menolakdengantegassegalabentukkekerasandanmenyatakantidakkompromi (zero tolerance) terhadapkekerasan.

Menuntutnegara (pemerintah di KabupatenDompu) bertindakproaktifuntukmemutussikluskekerasandengancara, di antaranya: 

Memproseshukumsecaraadilsemuapelakutindakankekerasan (Institusihukumtidakbolehgentardankendorhanyakarenaancamanolehseseorangdansekelompok orang untukmelakukanintervensidlmpenegakkansupremasihukum.

Menyelenggarakanpemerintahansecarabaikdanbenarsertamereviewperaturandankebijakan yang memberikanpeluangbagiterjadinyakekerasan (ijinpertambangan, ijinPertaniandan Perkebunan, kesalahadanpelanggarandalampengambilankebijakansertaketimpangandlmdistribusiekonomi yang menimbulkankesenjangansosial).

Menghukumaparat yang menunjukkanprilakudanmembuatpernyataan yang bisamemprovokasiterjadinyakekerasan. 

Mengajakmasyarakatuntukterlibataktifdalamgerakanpenghapusankekerasan.

Mendukungdanmengajaksemuaunsurmasyarakatuntukterusmenyuarakandanmengupayakanpenghapusansegalabentukkekerasan.

Dompu, 2 Juni 2014

KOALISI MASYARAKAT ANTI KEKERASAN (SIMAK), merupakanwadah yang dibentuksecaraspontansebagaisaranakomunikasibagi OMS dan MS yang anti kekerasan.WadahinididirikanpadahariSabtu 31 Mei 2014, dibentukdarihasilceletukanbeberapapimpinan OMS dan MS saatacara workshop perencanaan program untukpromosikeadilan gender.Padasaatitubeberapaaktifisketikasebelummengakhiriacara workshop “ada yang nyeletuk” hayyo, sekali2 kitaturunmelakukangerakan moral denganmelakukan “AksiDamai Anti Kekerasan.Ide yglahirdariceletukaninidilatarbelakangiolehkeprihatinanatasmaraknyaberbagaitindakankekerasanygterjadi di KabupatenDompuolehseseorangatausekelompok orang hinggamenimbulkankorbanjiwa, korbanmaterisertadampakterhadaplingkungan.Menurutperspektif SIMAK bahwatindakankekerasan yang terjadi di KabupatenDompusepertinyasemakin liar tanpakendalidancenderungdibiarkankalautidakdisebutsebagaipembiaranoleh Negara.

Sehubungandenganitumaka SIMAK sejakhariinitanggal 2 Juni 2014 akanterusmelakukanadvokasi/gerakan moral untukmemperjuangkanterwujudnyamasyarakatdannegara yang terbebasdarisegalabentukkekerasandanmengupayakanpenghapusankekerasanhinggakeakar-akarnya. Dan untukmewujudkannyamaka SIMAK mendesakkepada BUPATI DOMPU, KAPOLRES, KAJARI SERTA KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU untukseriusmenciptakan rasa amanbagimasyarakatDompumelalui PENEGAKAN ATURAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN dan PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM demi keadilansosialbagiseluruhmasyarakatDomputanpaperbedaansuku, agama danras.