Jakarta - Puluhan ribu sukarelawan berkumpul di wilayah Bundaran Hotel Indonesia untuk menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon presiden/calon wakil presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Kesukarelawanan (voluntarisme) tersebut dianggap menjadi sebuah harapan baru demokrasi Indonesia ke depan di tengah pesimisme terhadap partai politik dan politik transaksional. Jokowi sempat menghadiri acara Flash Mob Dance yang diselenggarakan sejumlah pendukungnya itu, yang berbarengan dengan Car Free Day di Jakarta.
Sementara di sisi lain, dimulai siang ini, tim pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta akan melakukan kampanye akbar di DKI Jakarta bertempat di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Rencananya, acara itu akan sekaligus menghadirkan konser artis seperti Ahmad Dhani, Soneta Band, dan Band Radja.
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ari Dwipayana, ada perbedaan antara gerakan massa yang dimobilisasi dan yang didasarkan atas kesukarelawanan.
"Saya lihat yang flash mob itu sebagai suatu bentuk kesukarelaan yang didasarkan ada insiatif sendiri. Kita lihat mereka datang dari berbagai wilayah dalam bentuk keswadayaan, datang untuk mendukung Jokowi-JK secara sukarela. Berbeda misalnya kalau itu dimobilisasi di suatu tempat dengan mengerahkan simpul massa dari suatu wilayah," jelas Ari, Minggu (22/6).
Menurut Ari, voluntarisme rakyat itu biasanya muncul benar-benar murni karena figur. Mereka hadir bukan karena ingin menonton ikon lain yang ditampilkan semacam artis maupun penyanyi Ahmad Dhani dan Rhoma Irama.
Hal demikian, menurutnya, menggambarkan kekuatan rakyat (people power) yang pernah terjadi di 1999, ketika Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi Figur Perlawanan atas Rezim Orde Baru. Massa mendukungnya secara sukarela.
"Yang dimobilisasi itu dikerahkan. Bisa dengan berbayar melalui broker pendatang massa. Yang voluntarisme tak berbasis itu, dia datang sendiri dengan inisitif sendiri," jelasnya.
Dia melanjutkan, biasanya yang sukarela itu berisi anak-anak muda dan profesi-profesi yang datang dengan ide kreatif masing-masing. Mereka lalu menampilkan gayanya sendiri untuk mendukung.
"Yang dimobilisasi itu umumnya seragam dan ditentukan harus menggunakan apa. Mereka datang untuk menonton artis. Jadi voluntarisme datang dengan kreativitas dan keragaman, sementara yang satunya dengan keseragaman," lanjut Ari.
Bagi politik Indonesia, kata Ari, fenomena itu menjadi penting karena politik dan demokrasi memang harus dibangun berdasarkan prinsip kesukarelaan. Baginya, keberadaan kegiataan seperti flash mob di Bundaran HI adalah kebangkitan demokrasi Indonesia.
Sebab selama ini, demokrasi di Indonesia kembali dikritik karena ditandai oligarki elite yang cenderung melakukan mobilisasi, persis seperti karakter Rezim Orde Baru yang juga suka memobilisasi.
Kedua, prinsip demokrasi Indonesia selama ini dipenuhi politik transaksional, yakni orang terlibat politik karena ingin mendapat imbalan. Fenomena flash mob berbeda karena dia tak didasarkan mobilisasi elite tapi kesukarelaan.
Kata Ari, peserta flash mob itu belum tentu memilih parpol yang sama di Pileg. Namun di pilpres mereka bisa bergerak sendiri karena sudah tak mengandalkan politik berbasis mesin parpol.
"Kesukarelaan ini adalah titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Rakyat membela sesuatu bukan karena dibayar, namun punya kesadaran dan keinginan memperjuangkan sesuatu," ungkapnya.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/NAD
.jpg)
Posting Komentar